Partogisiagianmpd’s

Politisi Yang Peduli Terhadap Rakyat Kecil

Oleh Galumbang Sitinjak

Pagi aku membaca Majalah Tempo edisi 9-15 Februari 2009. Disampulnya tertulis Anarki, Pemisahan Wilayah, ‘Pemekaran’, murni aspirasi atau hanya kepentingan elite politik.Pemberitaan ini sebenarnya menjadi pelengkap berita yang sudah beredar minggu lalu prihal demo anarkis yang diduga telah menewaskan ketua DPRD.Demonstrasi tersebut seolah menjadi anti tesa terhadap demokrasi yg sedang kita lakukan dalam 10 tahun terakhir.Demokrasi memang bukan tanpa cacat tapi dari seluruh sistem pemerintahan yang ada belum ada yg terbukti lebih abaik dari sistem demokrasi.

Seakan mendukung premis tersebut, Majalah Tempo jg menurunkan berita di kolom internasional,’Santa Johanna Naik Takhta’. Ia adalah Perdana Menteri Islandia yang baru.Sistem demokrasi yang dianut oleh negara mungil di kutub utara tersebut telah memungkinkan Johanna untuk mecapai puncak kekuasaan dalam kurun waktu 15 tahun.Dia mendapatkannya tanpa perlu affirmative acction seperti yang sedang kita ributkan sekarang ini.

Menurut berita Tempo,rapor Johanna dari segi pengalaman politik dan legislasi matang benar. Masuk parlemen Islandia pada 1978, dia lama bertahan di lembaga itu, hanya terputus 7 tahun saat dia menjabat Menteri Hubungan Sosial.Saat menjadi menteri sosial, dia gigih membela hak org lanjut usia dan penyandang cacat.Dia menolak mobil dinas serta sopir pemberian pemerintah dan memilih menyetir sendiri Mitsubishi tuanya.Dia dikenal adil dan pekerja keras oleh rakyatnya dan sebagian rakyat memanggilnya “Santa Johanna”.

Tentu kita akan menerima dengan senang hati apabila demokrasi berwujud seperti yg dilakukan oleh org Islandia itu.Sayangnya kita baru menjalankan demokrasi baru pada tahap prosedural saja, yaitu pemilihan oleh rakyat.Kita belum sampai kepada esensi demokrasi itu,yaitu berpihak kepada rakyat sehingga timbul pengakuan bahwa wakil rakyat yg terpilih akan benar-benar memperjuangkan mereka.Santa Johanna belum tentu lebih baik dari pendahulunya karena tantangan yang dihadapi sangat berat sebagai akibat resesi global. Namun demikian perilakunya di masa lalu telah cukup meyakinkan bahwa dia akan mampu.Kinerja dan sikapnya di masa lalu bahkan mampu mengalihkan perhatian dari kehidupan pribadinya yang homoseksual.

Berbeda dengan di negara kita,anggota parlemen dan para pejabat mendapat fasilitas yang mewah, mulai dari rumah dinas,mobil dinas, supir pribadi hingga ajudan.Kalau sore hari kita pulang ditengah kemacetan jakarta,para menteri sudah biasa melanggar bahu jalan di jalan tol.Semua harus minggir karena dia menggunakan ajudan dan Vorijdeers.Saya mencoba menghitung berapa uang negara yang harus dikorbankan kepada mereka.Rumah Dinas DPR misalnya,nantinya akan menjadi 560 buah ditambah rumah pimpinan yang besar dan kemewahannya berebda.Belum lagi mobil dinasnya,atau pinjaman untuk membeli dinasnya.Saya juga melihat ada sebuah departemen yang para dirjennya menggunakan mobil dians Camry dan ruangan kantor yang sangat mewah.

Mungkin dengan mengurangi semua fasilitas itu, para pejabat kita belum tentu dapat mengatasi masalah yang begitu besar,Tapi saya yakin sebagaimana rakyat Islandia yang menghormati politisinya, rakyat Indonesia pun saya yakin akan bersikap sama.Saya suka berpikir kenapa wakil rakyat yang belum punya mobil sebelum terpilih tetap aja tidak naik mobil waktu menjabat sehingga dia dapat memikirkan perbaikan transportasi yang semrawut di seluruh kota di Indonesia.Demikian juga dengan yang belum punya rumah,mereka tdk perlu diberi rumah dinas, karena bukankah masih banyak rakyat yang mereka wakili belum memiliki rumah?

Dalam dialog dengan kawan-kawan melalui internet, saya sering sekali ditanyakan mengenai visi dan misi yang pada umumnya klasik dan tidak konkrit. Untuk membuatnya konkrit saya telah menjanjikan bahwa apabila terpilih kelak tidak akan menerima fasilitas-fasilitas yang sangat membebani dan meyakiti hati rakyat.Teladan yang diperilhatkan oleh Santa Joihanna tidak hanya efektif dilaksanakan di Islandia tetapi juga di Indonesia.

1 TAHAP PENDAFTARAN PEMILIH

− Penyerahan Data Kependudukan 5 April 2008
− Pemuktahiran Data Pemilih 6 April – 6 Juli 2008
− Penyusunan dan Pengesahan DPS 7 Juli 7 Agustus 2008
− Pengumuman DPS 8 -14 Agustus 2008
− Penyusunan dan Penetapan DPT 11 – 30 September 2008

2 TAHAP PENCALONAN

- PARTAI POLITIK
− Pengumuman Pendaftaran Peserta Pemilu 5 – 6 April 2008
− Pendaftran Parpol Peserta Pemilu 7 April – 12 Mei 2008
− Penelitian Administrasi dan Pengumuman 10 April – 30 Mei 2008
− Verifikasi Faktual 3 Juni – 2 Juli 2008
− Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2009 29 Juni – 3 Juli 2008
− Pengumuman Parpol Peserta Pemilu 2009 5 Juli 2008
- DPR/DPRD
− Pengambilan Formulir Calon Anggota DPR, DPRD 5 – 9 Agustus 2008
− Pengajuan Bakal Calon oleh Parpol 10 – 15 Agustus 2008
− Verifikasi kelengkapan Administratif 11 Agustus -3 Sept 2008
− Penyampaian hasil verifikasi kepada Parpol 12 Agustus – 5 Sept 2008
− Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap 9 -26 Oktober 2008
− Pengumuman DCT anggota DPR/DPRD 27 Oktober 2008
- DPD
− Pendaftaran Calon Anggota DPD 27 Juni – 10 Juli 2008
− Penelitian Administratif 2 – 15 Juli 2008
− Verifikasi Faktual 18 Juli – 18 Agustus 2008
− Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap 9 -26 Oktober 2008
− Pengumuman DCT anggota DPD 27 Oktober 2008

3 TAHAP KAMPANYE
− Persiapan Kampanye 2 Januari 2008 – 28 Feb 2009
− Pelaksanaan Kampanye 12 Juli 2008 – 5 April 2009
1. Penyerahan Tim Pelaksana Kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten:

• Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, media massa cetak atau elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum. 10-12 Juli 2008
• Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum. 1-10 Maret 2009

2. Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, tatap muka, media massa cetak atau elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum. 13 Juli 2008-5 April 2009

3. Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum. 16 Maret-5 April 2009

− Masa Tenang 6 – 8 April 2009
4 TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
− Persiapan menjelang Pemungutan Suara:

1. Simulasi penyampaian hasil perhitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/elekttronik. 15-21 Januari 2009
2. Pengadaan dan distribusi surat suara. 1 Nov 2008-29 Maret 2009
3. Proses pengadaan DCT Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota. 11 Okt-10 Des 2008
4. Pengadaan DCT Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota. 1 Jan-18 Maret 2009
5. Distribusi DPT dan Daftar Pemilih Tambahan. 19 Maret-8 April 2009
6. Distribusi DPT Luar Negeri dan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri untuk TPSLN oleh PPLN. 19 Maret-8 April 2009
7. Distribusi DCT  Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota. 19 Maret-8 Maret 2009
8. Monitoring persiapan pemungutan suara di Daerah. 14 Maret-4 April 2009
9. Pengumuman dan pemberitahuan tempat & waktu pemungutan suara kepada pemilih & saksi oleh KPPS/KPPSLN. 31 Maret-7 April 2009
10. Penyiapan TPS/TPSLN. 8 April 2009
11. Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara. 8 April 2009

− Pemungutan Suara 9 April 2009
− PPS mengumumkan salinan hasil dari TPS 10 – 11 April 2009
− Rekapitulasi di PPK 11 – 15 April 2009
− Rekapitulasi di KPU Kab./Kota 15 – 19 April 2009
− Rekapitulasi di KPU Provinsi 11 – 15 April 2009
− Rekapitulasi di KPU Pusat 26 April – 9 Mei 2009

5 TAHAP PENETAPAN HASIL

− Penetapan Hasil Pemilu

1. KPU Kabupaten/Kota Menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. 19 April 2009
2. KPU Provinsi Menetapkan hasil pemilu   anggota DPRD Provinsi. 24 April 2009
3. KPU Menetapkan hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional. 9 Mei 2009
4. Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK paling lama 3×24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. 10-12 Mei 2009

− Penetapan Perolehan kursi dan Calon terpilih

1. DPRD Kabupaten/Kota. 15-17 Mei 2009
2. DPRD Provinsi. 17-18 Mei 2009
3. Anggota DPR dan DPD. 21-24 Mei 2009

− Penetapan dan pengumuman calon terpilih
1. Anggota DPRD Kabupaten/Kota 17 – 18 Mei 2008
2. Anggota DPRD Provinsi 17-18 Mei 2008
3. Anggota DPR dan DPD 19-20 Mei
− Peresmian keanggotaan

1. DPRD Kab./Kota. Juni 2009
2. DPRD Provinsi. Juli-Agustus 2009
3. DPR dan DPD.  September 2009

− Pengucapan sumpah/janji Juli – 1 Oktober 2009

1. DPRD Kab./Kota.  Juli 2009
2. DPRD Provinsi. Agustus 2009
3. DPR dan DPD. 1 Oktober 2009

sumber: Detiknews